Cegah PMK, Tim Gabungan Lakukan Operasi Patuh Karantina Di Pelabuhan Tano

Sumbawa Barat NTB - Tim gabungan melakukan operasi patuh karantina pertanian wilayah kerja di kawasan pelabuhan untuk menciptakan masuknya hewan terkena penyakit PMK.

Kegiatan itu dilakukan, pada Rabu, 29 Juni 2022 Pukul 21.50 Wita yang bertempat di Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun sebagai penanggung jawab Drh. Erin Febriansyah bekerja sama dengan Polsek kawasan Pelabuhan Poto Tano serta personil TNI Koramil 1628-04 Poto Tano, " kata Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin S. Ik., M. IP melalui Kasi humas IPDA Eddy Soebandi S. Sos kepada media ini.

Baca juga: Wagub NTB Berharap Komitmen Bersama Wujudkan 100% Renewable Energy

Ia mengatakan, hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolsek KPL Tano IPTU Nurlana, penanggung Jawab wilker Tano Drh. Erin Febriansyah, Koramil Poto Tano sertu Abdurrahman, personil KPL Tano sebanyak 4 orang, anggota Karantina sebanyak 5 orang 

Sebelum kegiatan, dilakukan apel yang dipimpin oleh Kapolsek KPL Tano IPTU Nurlana. Kapolsek menyampaikan bahwa, dalam pelaksanaan operasi rutin karantina agar tetap menjaga keselamatan dan tetap humanis. "Personil dalam setiap pengecekan agar di bagi menjadi 2 tempat yaitu kendaraan yang akan menyebrang dan kendaraan bongkar muat Ferry, " jelas Kapolsek.

Baca juga: Tim Puma 2 Amankan Para Remaja Diduga Menganiaya Teman Sebayanya

Dia juga memerintahkan anggota ada melakukan pemeriksaan di fokuskan kendaraan box dan truk yang bermuatan hewan hidup, daging, sayur dan bawang merah. Ia berharap dengan dilakukannya operasi karantina untuk mencegah masuknya PMK di wilayah Sumbawa.

Selesai apel dilakukan pengecekan/ pemeriksaan kendaraan yang keluar dan masuk areal pelabuhan. Hasil dari giat operasi karantina yang dicapai berupa sertifikasi kesehatan ( dibuatkan surat), sertifikasi pelepasan  (di ijinkan jalan) dan barang bukti yang di amankan nihil. "Alhamdulillah, giatnya berakhir sekitar pukul 00.40 Wita dalam keadaan aman dan lancar, " tutupnya. (Adb)

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH)