Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Lombok Timur: Kejari Turun Tangan, LSM Desak Transparansi

LOMBOK TIMUR, NTB – Dalam dua bulan terakhir, sorotan tajam diarahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, di bawah komando Kepala Kejari Hendro Wasisto, kini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang disebut-sebut melibatkan anggaran besar pada tahun 2022. Potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah ini menjadi perhatian serius masyarakat.

Dugaan korupsi ini diduga terjadi dalam pengelolaan anggaran belanja langsung yang mencapai lebih dari Rp200 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk proyek fisik, seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan perpustakaan, hingga pengadaan alat ajar untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Baca juga: Truk Pengangkut Miras Jenis Sofi Dari NTT Diamankan Polsek Sape

Dukungan Kuat LSM untuk Penyelidikan

Direktur LSM GARUDA Indonesia, M. Zaini, secara tegas mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Kejari Lombok Timur. Dalam pernyataannya, ia menilai penyelidikan ini adalah langkah penting untuk memastikan keadilan dan memperbaiki sektor pendidikan di Lombok Timur.

Baca juga: Nekat Mencuri Hewan Ternak, Dua Pria Di Sumbawa Diringkus Tim Puma

"Saya, baik secara pribadi maupun kelembagaan, mendukung penuh Kejaksaan Negeri Lombok Timur dalam menyelidiki dugaan korupsi ini. Jangan sampai dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kemajuan anak-anak kita justru dirampok oleh oknum tak bertanggung jawab, " tegas M. Zaini.

Potret Suram Pendidikan di Lombok Timur

Baca juga: Pria Ini Setubuhi ABG di Kamar Mandi Mushalla

Zaini juga mengungkapkan berbagai permasalahan yang menggerogoti sistem pendidikan di Lombok Timur. Saat ini, tercatat ada 16.543 guru di kabupaten ini, namun banyak dari mereka menghadapi kendala kompetensi. Sebagian besar guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai, terutama dalam teknologi dan penguasaan disiplin ilmu.

Fasilitas pendidikan juga menjadi masalah besar. Sebanyak 20% ruang kelas dinilai tidak layak pakai, sementara fasilitas penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium masih jauh dari kata ideal. Kondisi ini diperparah dengan angka partisipasi pendidikan di tingkat SLTP yang cukup rendah, dengan 12% siswa SD tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Baca juga: Kominfo-Kemenkes Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pasien COVID-19

"Masalah ini tidak boleh terus dibiarkan. Indikasi korupsi ini bisa memperparah keadaan, mengancam masa depan anak-anak kita, dan menciptakan ketimpangan yang semakin besar di sektor pendidikan, " ujar Zaini dengan nada tegas.

Harapan untuk Perubahan

Baca juga: Dugaan Tipikor Dana Asabri, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

Kejari Lombok Timur telah menunjukkan komitmennya untuk mengungkap dugaan korupsi ini hingga tuntas. Masyarakat pun berharap agar penyelidikan ini membawa hasil yang jelas dan adil, sehingga dana pendidikan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan, dan siapa pun yang merusaknya harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. "Pendidikan adalah hak anak-anak kita, dan kami tidak akan diam jika hak itu dirampas oleh oknum-oknum tak bermoral, " pungkas Zaini. (Adb)